BLOG INSPIRASI

“LSM DAN NEGARA “

Oleh : Karta Jaya H Tambunan/C44090009

       Tulisan ini menguraikan sejumlah peran yang dilaksanakan oleh LSM, dan menunjukkan tiga model yang tampaknya menjadi karakteristik dari orientasi LSM dalam menghadapi struktur-struktur pengembangan jaringan kerja dan membentuk koalisi antara sejumlah corak LSM dan dampak yang mungkin akan ditimbulkannya terhadap struktur makro akan pula ditelaah pada tulisan ini.

Pada saat ini kita banyak melihat banyaknya LSM yang muncul kepermukaan untuk memberikan kontribusi kepada masyrakat, dan hal yang pertama adalah pentingnya untuk memberikan penawaran sejulah justifikasi prima facie guna untuk menunjukkan bahwa LSM memiliki signifikansi politik. Dan pada saat ini, LSM telah menjadi sebuah wadah yang absah bagi masyrakat khususnya untuk memberikan aspirasi mereka baik dibidang social maupun politik. Pada umunya LSM lebih condong untuk melakukan aksi daripada teori, ini menandakan bahwa LSM labih mengharapkan partisipasi yang nyata untuk mencapai perubahan, dan hal ini sangat berdampak pada pemerintah yaitu pada pengaruh pembuatan kebijakan pemerintah dan opini publik di berbagai sector.

     Faktor yang paling mendorong LSM menjalin kerjasama dengan pemerintah yaitu untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah untuk mendapatkan akses yang luas terhadap sumber daya. Dari segi keuntungan dari kerjasama ini, pemerintah menyadarai potensi LSM untuk mobilisasi sumber daya. Meskipun terjalin kerjasama, pemerintah tetap membatasi bangkitnya keterlibatan masyarakat yang secara statusnya menggunakan kekuatan sendiri. Salah satu caranya adalah menetralisir LSM dengan menciptakan sruktur parallel yang bertujuan untuk memobilisasi kelompok seperti pemuda, petani dan wanita. Dari sini terlihat bahwa pemerintah masih memberi batasan aktivitas untuk LSM dalam melaksanakan aktivitasnya. Sehingga dengan secara tidak langsung LSM bergantung pada lembaga-lambaga lain senagai sekedar pemasukan bagi LSM. Dari segi status hukum , LSM ditujukan terhadap penyaluran dana asing, dimana pada tahun 1973 setiap lembaga asing harus menandatangani perjanjian yang mencakup tujuan dan merupakan prosedur operasi dengan departemen pemerintah terkait. Namun implementasi peratura ini tidak tercapai sepenuhnya dalam pelaksanaannya, dikarenakan ketatnya peraturan yang diberlakukan.

     Kendatipun terdapat perbedaan-perbedaan dalam LSM di Indonesia, tetapi lembaga ini mempunya karakteristik tertentu, yaitu orientasi mereka terhadap penguatan kelompok masyrakat merupakan sebuah basis tumbuhnya masyrakat yang sehat dan sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pemerintah, dan lembaga ini juga merupakan pertukaran ide dan pengalaman serta pemilikan sumber daya. Begitu banyaknya LSM di Indonesia yang bergerak di bidang masing-masing, sehinggga LSM ini dibagi kedalam tiga model, dimana model Satu didasarkan pada pengalaman YIS yang bergerak di bidang kesehatan dan pengembangan masyrakat. Model yang kedua diwakili oleh Lembaga Studi Pembangunan yang bergerak di bidang sector informal kota, dan masih banyak LSM lainnya. Pada model yang ketiga, diwakili oleh dua kelompok yang lebih kecil yang berpusat di Yogyakarta, dan kedua kelompok ini terfokus untuk mobilisasi yang berkaitan dengan persoalan hak asasi, perjuangan buruh, danpengusiran akibat proyek kontruksi bangunan candi yang menyangkut hak-hak gelandangan. Disamping itu, LSM juga mempunyai jaringan kerja dan membentuk koalisi dimana kkoalisi ini bertujuan untuk menguatkan interaksi dan pemberian fasilitas bagi pertukaran informasi dalam berbaggai masalah yang timbul dalam masyrakat.